PP No. 22 Tahun 2021 dan UU Cipta Kerja mewajibkan setiap perusahaan memiliki dokumen lingkungan yang sah sebelum beroperasi. Dari AMDAL hingga Persetujuan Teknis Emisi, dari Feasibility Study hingga ANDALALIN — Geosentra menangani 16 jenis izin lingkungan dalam satu atap, dengan tim KTPA dan ATPA tersertifikasi.
Solusi Terpercaya untuk Industri dan Masyarakat Indonesia
di seluruh kota dan provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke
Bukan karena regulasinya tidak jelas. Tapi karena navigasi birokrasi lingkungan membutuhkan pengetahuan spesifik yang tidak dimiliki semua orang — dan satu kesalahan bisa memundurkan seluruh proyek.
AMDAL atau UKL-UPL? Pertek dengan Standar Teknis atau Kajian Teknis? DELH atau DPLH untuk fasilitas eksisting? Setiap jenis kegiatan, skala, dan lokasi memiliki persyaratan yang berbeda. Salah memilih jenis dokumen berarti mengulang proses dari awal — membuang waktu dan biaya yang tidak perlu.
Proses perizinan lingkungan melibatkan banyak tahapan — penyusunan dokumen, pengumuman publik, sidang penilaian, asistensi teknis, hingga penerbitan keputusan. Tanpa konsultan berpengalaman yang familiar dengan sistem ptsp.menlhk.go.id dan prosedur KLHK, satu langkah yang terlewat bisa membuat seluruh proses diulang.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup menetapkan sanksi pidana bagi penanggung jawab usaha yang beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang sah. Denda miliaran rupiah, penghentian paksa operasional, bahkan pencabutan izin usaha — bukan ancaman abstrak, tapi konsekuensi nyata yang telah dialami banyak perusahaan.
Kami paham betapa frustrasinya ketika izin ditolak setelah berbulan-bulan proses penyusunan. Kami tahu tekanan ketika jadwal konstruksi tertahan karena satu dokumen lingkungan belum terbit. Dan kami tahu betapa leganya ketika akhirnya surat keputusan persetujuan diterima. Kami sudah mendampingi 379+ korporasi dan instansi pemerintah melewati perjalanan itu — dan kami akan mendampingi Anda juga.
Tim KTPA (Ketua Tim Penyusun AMDAL) dan ATPA (Anggota Tim Penyusun AMDAL) yang tersertifikasi resmi. Pengalaman menangani AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, Pertek (5 kategori), DED, IPAL, Feasibility Study, dan ANDALALIN. Familiar dengan sistem ptsp.menlhk.go.id dan prosedur internal KLHK. Jaringan dengan Dinas Lingkungan Hidup daerah dan KLHK pusat. Dipercaya 379+ korporasi dan instansi pemerintah dari sektor Pertambangan, Manufaktur, Fasilitas Kesehatan, Infrastruktur, dan Energi.
Dari dokumen lingkungan dasar hingga studi kelayakan strategis, dari persetujuan teknis pembuangan limbah hingga analisis dampak lalu lintas — semua tersedia dalam satu koordinasi, tanpa harus mengelola banyak konsultan berbeda.
Fondasi legalitas operasional — dari AMDAL megaproyek hingga pemutihan fasilitas eksisting
Izin spesifik untuk setiap jenis pembuangan dan pengelolaan limbah — wajib sebagai bagian dari persetujuan lingkungan
Kajian mendalam untuk megaproyek yang membutuhkan justifikasi ilmiah lebih dari sekadar AMDAL standar
Dari validasi investasi hingga gambar konstruksi — pastikan setiap proyek dimulai dengan fondasi yang benar
Syarat wajib PBG/IMB untuk setiap bangunan dan fasilitas yang berpotensi mengubah arus lalu lintas
Kami memulai dengan mengidentifikasi jenis kegiatan, skala, dan lokasi proyek Anda, lalu menentukan dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi berdasarkan regulasi terbaru. Pada tahap ini kami juga mengevaluasi apakah ada gap kepatuhan yang perlu diselesaikan sebelum proses perizinan dimulai.
Tim KTPA dan ATPA tersertifikasi kami melakukan studi lapangan, pengambilan sampel, analisis laboratorium, pemodelan pendukung (jika diperlukan), dan menyusun seluruh dokumen sesuai format yang dipersyaratkan KLHK. Proses ini melibatkan koordinasi multidisiplin: lingkungan, teknik sipil, sosial, kesehatan, dan hukum.
Kami mengajukan dokumen melalui sistem resmi, mendampingi seluruh proses sidang penilaian, menjawab pertanyaan teknis dari tim penilai KLHK, dan melakukan perbaikan jika diperlukan — hingga surat keputusan persetujuan lingkungan terbit di tangan Anda.
Penghentian paksa operasional oleh KLHK atau Dinas LH setempat. Sanksi administratif: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha. Sanksi pidana: denda miliaran hingga penjara bagi penanggung jawab (UU No. 32/2009 Pasal 98-109). Proyek konstruksi dihentikan di tengah jalan — kerugian miliaran rupiah. Reputasi perusahaan hancur di mata investor, mitra bisnis, dan komunitas lokal. Risiko PROPER merah atau hitam — menghambat akses permodalan dan kontrak pemerintah.
Operasional berjalan tanpa hambatan hukum — fokus bisnis sepenuhnya pada produktivitas. Seluruh dokumen lingkungan terbit tepat waktu — proyek dimulai sesuai jadwal. Keamanan investasi jangka panjang — tidak ada risiko penutupan mendadak. PROPER hijau atau biru — membuka peluang kontrak pemerintah dan pembiayaan hijau. Kepercayaan stakeholder: investor, mitra, dan komunitas lokal yang solid. Fondasi ekspansi yang kuat — dokumen lingkungan yang lengkap mempermudah perizinan berikutnya.
Jenis dokumen lingkungan ditentukan oleh skala kegiatan, lokasi, dan jenis usaha — mengacu pada Permen LHK No. 4 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021. Geosentra menyediakan konsultasi gratis untuk mengidentifikasi dokumen yang tepat berdasarkan profil proyek Anda sebelum memulai proses apapun.
Pengerjaan dokumen oleh tim Geosentra umumnya 2–4 minggu tergantung kompleksitas dan ketersediaan data lapangan. Proses persetujuan di KLHK atau dinas lingkungan daerah bervariasi per jenis dokumen dan wilayah — AMDAL umumnya lebih panjang dari UKL-UPL. Kami akan memberikan estimasi realistis di awal konsultasi.
AMDAL wajib untuk proyek berdampak penting besar (skala besar, lokasi sensitif). UKL-UPL untuk kegiatan skala menengah yang tidak wajib AMDAL. DELH adalah pemutihan dokumen untuk fasilitas skala besar yang sudah beroperasi tanpa AMDAL. DPLH adalah pemutihan untuk fasilitas skala menengah yang sudah beroperasi tanpa UKL-UPL.
Ya. Geosentra telah menangani proyek di berbagai provinsi termasuk Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku — baik untuk perizinan di level daerah maupun kementerian (KLHK). Tim kami terbiasa berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup di seluruh Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2009 mengatur sanksi administratif (teguran, penghentian operasional, pembekuan izin) hingga sanksi pidana bagi penanggung jawab. Risiko tambahan termasuk PROPER merah/hitam yang mempersulit akses pembiayaan dan kontrak pemerintah. Segera konsultasikan kondisi Anda untuk menemukan jalur pemutihan yang tepat.
Lead Consultant — Digital & Environmental
S1 Teknik Lingkungan · Universitas Brawijaya
Senior Environmental Consultant
S3 Kimia · Universitas Indonesia
