Jasa PERTEK (Persetujuan Teknis) Geosentra menangani penyusunan dokumen Persetujuan Teknis untuk pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah, pemenuhan baku mutu emisi udara, dan pengelolaan Limbah B3. Tim kami juga mendampingi penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) sebagai tahap lanjutan setelah PERTEK terbit — sesuai PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 5 Tahun 2021.
Solusi Terpercaya untuk Industri dan Masyarakat Indonesia
di seluruh kota dan provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke
PERTEK (Persetujuan Teknis) bukan dokumen opsional. Sesuai PP No. 22 Tahun 2021, setiap kegiatan yang membuang air limbah, emisi udara, atau mengelola Limbah B3 wajib memiliki PERTEK sebelum mengajukan Persetujuan Lingkungan atau memperbarui Perizinan Berusaha.
Surat Kelayakan Operasional (SLO) hanya diterbitkan setelah fasilitas pengendali pencemaran Anda dibangun sesuai standar yang ditetapkan dalam PERTEK. Urutannya tidak bisa dibalik: PERTEK dulu, baru SLO. Tanpa keduanya, fasilitas tidak boleh beroperasi secara hukum.
Ada lima kategori PERTEK Lingkungan — pembuangan air limbah ke badan air, pembuangan air limbah ke laut, pemanfaatan air limbah, pemenuhan baku mutu emisi udara, dan pengelolaan Limbah B3. Memilih kategori yang salah berarti seluruh kajian teknis harus diulang dari awal.
PERTEK adalah singkatan dari Persetujuan Teknis — dokumen yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berisi standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Pengaturan PERTEK secara komprehensif diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan tata cara penerbitan diatur lebih lanjut dalam Permen LHK No. 5 Tahun 2021. Sebelum mengajukan PERTEK, pelaku usaha melakukan penapisan mandiri untuk menentukan apakah kegiatan masuk kategori Standar Teknis (sudah baku) atau Kajian Teknis (perlu kajian khusus).
Banyak pelaku usaha menyamakan PERTEK, Rintek, dan SLO — padahal tiga dokumen ini punya fungsi dan kewenangan yang berbeda. Memahami perbedaannya menentukan jalur perizinan yang tepat sehingga tidak terjadi duplikasi pengajuan atau dokumen ditolak karena salah kategori.
Rintek (Rincian Teknis) adalah dokumen yang disusun oleh Penghasil Limbah B3 khusus untuk mengatur aktivitas penyimpanan sementara — yaitu Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS B3). Rintek bukan alternatif PERTEK. Rintek hanya berlaku untuk penyimpanan, dan tidak digunakan untuk mengatur pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan Limbah B3 — keempat aktivitas tersebut tetap memerlukan PERTEK Pengelolaan Limbah B3. TPS B3 yang dioperasikan berdasarkan Rintek juga tidak memerlukan SLO.
PERTEK (Persetujuan Teknis) adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah yang berisi ketentuan baku mutu, persyaratan teknis fasilitas pengendali pencemaran, lokasi, dan kewajiban pemantauan. PERTEK terbit sebelum fasilitas dibangun — fungsinya sebagai panduan agar bangunan IPAL, cerobong emisi, atau fasilitas pengelolaan Limbah B3 sesuai standar regulasi. PERTEK kemudian terintegrasi ke dalam Persetujuan Lingkungan (Perling) yang dimiliki perusahaan.
SLO (Surat Kelayakan Operasional) adalah dokumen yang menyatakan bahwa fasilitas pengendali pencemaran sudah dibangun dan siap dioperasikan sesuai standar yang ditetapkan dalam PERTEK. Urutannya berurutan: pelaku usaha mendapat PERTEK terlebih dahulu, lalu membangun atau memasang fasilitas IPAL, cerobong, atau fasilitas Limbah B3 sesuai PERTEK, kemudian mengajukan SLO sebagai izin operasional. Tanpa pasangan PERTEK dan SLO, fasilitas tersebut secara hukum belum boleh beroperasi.
Geosentra menangani lima kategori PERTEK Lingkungan secara end-to-end. PERTEK Pembuangan Air Limbah ke Badan Air dibutuhkan industri yang mengalirkan efluen ke sungai, danau, atau saluran umum. PERTEK Pembuangan Air Limbah ke Laut khusus untuk industri pesisir dengan kajian dispersi oseanografi. PERTEK Pemanfaatan Air Limbah berlaku ketika air limbah olahan digunakan kembali untuk imbuhan air tanah, irigasi, atau penyiraman. PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara wajib bagi setiap sumber emisi tidak bergerak — boiler, genset, cerobong proses. PERTEK Pengelolaan Limbah B3 mencakup pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 — bukan penyimpanan, yang diatur Rintek.
Kewajiban PERTEK ditentukan oleh jenis kegiatan dan karakteristik limbah, bukan ukuran perusahaan. Industri manufaktur menengah dengan IPAL aktif wajib PERTEK Air Limbah. Rumah sakit dengan insinerator atau IPAL medis wajib PERTEK B3 atau Air Limbah. Pembangkit listrik dengan cerobong tetap wajib PERTEK Emisi. Bahkan kawasan industri sebagai operator utilitas wajib mengurus PERTEK Air Limbah komunal. Penapisan mandiri di awal menentukan jenis dan jumlah PERTEK yang harus diurus.
PERTEK dan SLO tidak bisa diurus terpisah dari ekosistem Persetujuan Lingkungan. Geosentra mengelola portofolio PERTEK perusahaan Anda secara terpusat — mulai dari penapisan mandiri, koordinasi pengujian laboratorium terakreditasi KLHK, penyusunan kajian teknis atau dokumen standar teknis, pengajuan via portal ptsp.menlhk.go.id, asistensi teknis dengan evaluator, hingga penerbitan PERTEK dan dilanjutkan ke pengurusan SLO. Pendampingan PERTEK dan SLO sebagai paket terpadu memangkas waktu administrasi dan menghindari miskoordinasi data lapangan.
PT. Geosentra Konsultan Indonesia telah dipercaya 379+ korporasi & instansi pemerintah serta menangani 975+ proyek individu di seluruh Indonesia. Tim konsultan kami terdiri dari ahli lingkungan, sipil, dan kimia bersertifikat yang memahami detail Permen LHK 5/2021 dan tuntutan teknis evaluator KLHK. Kami tidak hanya menyusun dokumen — kami mendampingi sampai PERTEK dan SLO Anda terbit secara sah dan fasilitas siap beroperasi.
Geosentra adalah satu mitra untuk seluruh siklus PERTEK dan SLO — dari penapisan mandiri sampai izin operasional terbit.
PERTEK untuk memanfaatkan air limbah olahan sebagai sumber daya — imbuhan air tanah, irigasi pertanian, penyiraman area hijau, hingga pencucian jalur industri. Kajian teknis mencakup neraca air, analisis daya dukung lahan, dan pembuktian bahwa volume serta kualitas pemanfaatan tidak melampaui kapasitas resapan. Berlaku untuk industri perkebunan, manufaktur, dan program zero liquid discharge.
Pelajari Selengkapnya →PERTEK untuk pembuangan efluen industri ke sungai, danau, waduk, atau saluran umum sesuai PP No. 22 Tahun 2021. Kami menentukan apakah fasilitas Anda memerlukan Standar Teknis atau Kajian Teknis berdasarkan debit harian dan beban cemaran aktual, lalu menyusun neraca debit, analisis daya tampung badan air, dan rencana pemantauan berkala. Wajib bagi industri manufaktur, tekstil, makanan & minuman, dan fasilitas kesehatan.
Pelajari Selengkapnya →PERTEK khusus untuk industri pesisir yang membuang efluen ke perairan laut — mensyaratkan kajian oseanografi dengan pemodelan dispersi polutan berbasis data arus, pasang surut, dan batimetri. Geosentra mengkoordinasikan survei lapangan dan menyusun seluruh dokumen kajian teknis sesuai metodologi yang diterima KLHK. Relevan untuk kilang minyak, fasilitas desalinasi, pabrik pengolahan ikan, dan infrastruktur pelabuhan.
Pelajari Selengkapnya →PERTEK untuk setiap sumber emisi tidak bergerak — cerobong proses, genset, boiler, dan tungku industri. Mencakup inventarisasi sumber emisi, koordinasi pengukuran oleh laboratorium terakreditasi KLHK, perhitungan neraca massa emisi, verifikasi spesifikasi teknis cerobong, dan pengurusan SLO Pembuangan Emisi. Wajib bagi industri semen, kimia, manufaktur berat, dan pembangkit listrik.
Pelajari Selengkapnya →PERTEK untuk setiap tahap pengelolaan Limbah B3 — pengumpulan, pemanfaatan (co-processing, daur ulang), pengolahan (termasuk teknologi thermal dan bioremediasi), hingga penimbunan akhir. Untuk penyimpanan sementara di TPS B3, dokumen yang berlaku adalah Rintek (bukan PERTEK). Kajian teknis PERTEK B3 mencakup karakterisasi limbah, neraca massa, dan rencana tanggap darurat. Kritis bagi industri kimia, pertambangan, dan fasilitas medis.
Pelajari Selengkapnya →Tim Geosentra melakukan asesmen awal kegiatan dan limbah Anda untuk memetakan jenis PERTEK yang wajib diurus — apakah Standar Teknis atau Kajian Teknis, dan apakah pasangan SLO juga perlu disiapkan paralel.
Koordinasi pengujian laboratorium terakreditasi KLHK untuk parameter air limbah, emisi udara, atau karakterisasi Limbah B3 — sesuai kategori PERTEK yang ditargetkan dan persyaratan Permen LHK 5/2021.
Tim teknis kami menyusun kajian teknis atau dokumen standar teknis lengkap dengan neraca massa, analisis daya tampung badan air, pemodelan dispersi, dan rencana pemantauan berkala fasilitas.
Pengajuan PERTEK via portal ptsp.menlhk.go.id atau sistem perizinan daerah, lengkap dengan kelengkapan administratif dan teknis sesuai persyaratan Permen LHK No. 5 Tahun 2021.
Geosentra hadir di seluruh sesi asistensi teknis dengan evaluator KLHK, merespons permintaan revisi atau kelengkapan dokumen tanpa biaya tambahan, hingga PERTEK Anda mendapat persetujuan.
Setelah PERTEK terbit, kami mendampingi pembangunan fasilitas pengendali pencemaran sesuai standar PERTEK, dilanjutkan pengurusan SLO sebagai izin operasional final agar fasilitas siap berjalan.
Tanpa PERTEK yang sah, fasilitas Anda secara hukum belum boleh beroperasi. PP No. 22 Tahun 2021 memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif berjenjang — teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan Persetujuan Lingkungan. Selain risiko sanksi, kegagalan menyiapkan PERTEK dan SLO tepat waktu menunda commissioning fasilitas, meningkatkan biaya idle, dan merusak reputasi perusahaan di mata investor serta auditor lingkungan.
Dengan portofolio PERTEK dan SLO yang lengkap, fasilitas Anda berdiri di atas kepastian hukum yang kuat. Operasional berjalan tanpa kekhawatiran sanksi, hubungan dengan otoritas lingkungan terjaga konstruktif, dan due diligence dari investor maupun mitra bisnis dilewati dengan mudah. Geosentra menjamin pendampingan PERTEK dan SLO yang akurat, sesuai PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 5 Tahun 2021, sehingga manajemen Anda bisa fokus pada pertumbuhan bisnis.
PERTEK (Persetujuan Teknis) adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Daerah berisi standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Sesuai PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 5 Tahun 2021, kegiatan pembuangan air limbah, emisi udara, atau pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki PERTEK sebelum fasilitas dibangun — dilanjutkan dengan SLO sebelum fasilitas dioperasikan. Tanpa PERTEK, perusahaan menghadapi sanksi administratif dan tidak dapat memperbarui Persetujuan Lingkungan.
PERTEK (Persetujuan Teknis) adalah persetujuan untuk pembuangan/pemanfaatan air limbah, emisi udara, atau pengelolaan Limbah B3 (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan). Rintek (Rincian Teknis) adalah dokumen khusus untuk Penghasil Limbah B3 yang mengatur aktivitas penyimpanan sementara di TPS B3. Rintek bukan alternatif PERTEK — keduanya berlaku untuk fungsi yang berbeda. TPS B3 yang berdasarkan Rintek juga tidak memerlukan SLO.
PERTEK selalu lebih dulu. Urutannya: pelaku usaha mengajukan PERTEK → mendapat persetujuan teknis → membangun fasilitas pengendali pencemaran (IPAL, cerobong, fasilitas B3) sesuai PERTEK → mengajukan SLO sebagai izin operasional. Tanpa PERTEK, SLO tidak akan terbit. Tanpa keduanya, fasilitas secara hukum belum boleh dioperasikan.
Ada lima kategori utama PERTEK Lingkungan: Pembuangan Air Limbah ke Badan Air, Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pemanfaatan Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3. Kewajiban setiap kategori ditentukan oleh jenis kegiatan dan karakteristik limbah, bukan ukuran perusahaan. Geosentra menyediakan konsultasi gratis untuk penapisan mandiri menentukan jenis PERTEK yang sesuai dengan fasilitas Anda.
Tidak semua. PERTEK wajib ketika kegiatan menghasilkan air limbah, emisi udara, atau Limbah B3 yang membutuhkan pengendalian pencemaran. Kegiatan dengan dampak minimal yang sudah dicakup SPPL atau UKL-UPL tanpa fasilitas pengendali pencemaran khusus mungkin tidak memerlukan PERTEK. Penapisan mandiri di awal menentukan kewajiban PERTEK yang spesifik untuk fasilitas Anda.
Penyusunan dokumen kajian teknis oleh tim Geosentra umumnya 2–4 minggu setelah data lapangan tersedia. Proses evaluasi dan penerbitan PERTEK oleh KLHK melalui portal ptsp.menlhk.go.id bervariasi tergantung kategori dan kompleksitas fasilitas — total estimasi PERTEK terbit umumnya 2–6 bulan termasuk asistensi teknis. Setelah PERTEK terbit, pengurusan SLO menambah waktu tergantung penyelesaian pembangunan fasilitas pengendali pencemaran.
Biaya jasa PERTEK bervariasi tergantung kategori (Air Limbah / Emisi / B3), kompleksitas fasilitas, jumlah titik sampel laboratorium yang dibutuhkan, dan apakah pendampingan SLO ikut diurus. Geosentra memberikan estimasi biaya transparan setelah konsultasi gratis dan asesmen awal — tanpa biaya tersembunyi. Hubungi tim kami via WhatsApp untuk penawaran spesifik sesuai kebutuhan PERTEK fasilitas Anda.
Sesuai PP No. 22 Tahun 2021, perusahaan yang tidak memiliki PERTEK saat kegiatan operasional berjalan menghadapi sanksi administratif berjenjang — teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan Persetujuan Lingkungan. Selain itu, audit dari investor, perbankan, atau mitra ESG akan menemukan ketidakpatuhan ini dan berdampak pada kepercayaan stakeholder.
PERTEK perlu diperbaharui ketika ada perubahan signifikan pada kegiatan, kapasitas produksi, jenis bahan baku, atau spesifikasi fasilitas pengendali pencemaran yang berdampak pada baku mutu lingkungan. Perubahan kecil yang masih dalam koridor PERTEK existing umumnya cukup dilaporkan dalam dokumen pemantauan berkala. Geosentra membantu evaluasi apakah perubahan yang Anda rencanakan memerlukan pengajuan PERTEK baru atau revisi PERTEK yang sudah ada.
Ya. Geosentra menyediakan layanan One-Stop Solution untuk semua kategori PERTEK secara terintegrasi — termasuk pendampingan SLO setelah PERTEK terbit. Pengelolaan portofolio PERTEK dan SLO secara terpusat lebih efisien dari sisi waktu, koordinasi data lapangan, dan komunikasi dengan KLHK dibanding mengurus masing-masing terpisah.
Geosentra mendampingi seluruh proses termasuk merespons permintaan revisi atau kelengkapan dari evaluator — tanpa biaya tambahan. Dokumen kajian teknis yang kami susun berbasis data lapangan primer dan rujukan PP No. 22 Tahun 2021 + Permen LHK No. 5 Tahun 2021, sehingga lebih tahan terhadap pertanyaan teknis dalam asistensi PERTEK.
Geosentra mengerjakan PERTEK dengan kombinasi data lapangan primer, kajian teknis berbasis Permen LHK No. 5 Tahun 2021, dan pendampingan asistensi langsung dengan evaluator KLHK. Mayoritas PERTEK yang kami susun terbit dengan revisi minimal. Apabila ada permintaan revisi dari evaluator, kami merespons tanpa biaya tambahan hingga PERTEK Anda terbit dan dilanjutkan ke SLO.
Lead Consultant — Digital & Environmental
S1 Teknik Lingkungan · Universitas Brawijaya
Senior Environmental Consultant
S3 Kimia · Universitas Indonesia
