Dari rencana pembangunan megaproyek hingga pemutihan fasilitas eksisting, PT Geosentra memastikan seluruh instrumen kepatuhan lingkungan perusahaan Anda (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH) disusun akurat dan sah secara hukum.
Solusi Terpercaya untuk Industri dan Masyarakat Indonesia
di seluruh kota dan provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke
Kerangka hukum lingkungan di Indonesia (khususnya turunan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021) membagi kewajiban perizinan secara spesifik berdasarkan skala dampak proyek dan tahun mulainya kegiatan operasional.
Manajemen sering mengalami kebingungan dalam menentukan klasifikasi dokumen yang tepat untuk fasilitas operasionalnya. Kesalahan klasifikasi—seperti mengajukan dokumen UKL-UPL pada kegiatan yang wajib AMDAL, atau kebingungan antara DPLH dan DELH untuk fasilitas eksisting—dapat mengakibatkan penolakan mutlak dari sistem perizinan pemerintah dan inefisiensi anggaran.
Kepatuhan tata kelola (compliance) yang sempurna tidak dicapai melalui pendekatan reaktif, melainkan melalui perencanaan arsitektur perizinan yang terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.
Perusahaan Anda membutuhkan konsultan strategis (One-Stop Solution) yang mampu membedah regulasi secara objektif, memberikan rekomendasi yang presisi, dan menyusun dokumen legal dengan kualitas tak terbantahkan.
PT. Geosentra Konsultan Indonesia telah dipercaya oleh ratusan perusahaan berskala besar di sektor Pertambangan, Manufaktur, Rumah Sakit, dan Infrastruktur untuk mengelola portofolio dokumen lingkungan mereka. Dengan jajaran tim ahli bersertifikasi spesifik (seperti KTPA dan ATPA), kami memastikan fasilitas Anda memiliki kepastian perizinan berusaha yang valid.
Kami menyediakan layanan konsultansi dan penyusunan komprehensif untuk seluruh instrumen Dokumen Lingkungan, yang meliputi:
Kajian kelayakan saintifik untuk usaha/kegiatan berskala besar dengan dampak penting. Dokumen ini menjadi prasyarat Izin Berusaha dan pendanaan (loan). Proses mencakup penyusunan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Rencana Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) oleh tenaga ahli KTPA dan ATPA.
Pelajari Selengkapnya →Dokumen mitigasi dan pengendalian dampak lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL. Berfungsi sebagai perangkat operasional pengelolaan (air, udara, limbah, tanah) dan dasar penerbitan izin melakukan usaha.
Pelajari Selengkapnya →Instrumen evaluasi legal bagi penanggung jawab usaha berskala masif (wajib AMDAL) yang tahap konstruksi atau operasionalnya telah berjalan dan telah memiliki izin sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009, namun belum mengantongi dokumen lingkungan yang sah.
Pelajari Selengkapnya →Instrumen pemutihan administratif bagi fasilitas/usaha berskala menengah (kriteria wajib UKL-UPL) yang telah memiliki izin usaha dan eksisting berjalan, namun belum memiliki dokumen UKL-UPL (berdasarkan instruksi pembinaan Pemerintah). Mencakup pemeriksaan melalui rapat koordinasi instansi untuk menerbitkan Keputusan DPLH.
Pelajari Selengkapnya →Tim ahli kami melakukan asesmen komprehensif terhadap seluruh rencana atau fasilitas eksisting Anda untuk menentukan jenis dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/DELH/DPLH) yang diwajibkan oleh regulasi.
Kami menggerakkan ahli teknis tersertifikasi untuk mengumpulkan baseline data lapangan, memformulasikan pemodelan dampak, dan menyusun matriks pengelolaan yang sesuai dengan standar penilaian instansi lingkungan hidup.
Kami mendampingi manajemen dalam seluruh rangkaian proses birokrasi, rapat koordinasi, hingga sidang komisi penilai untuk memastikan persetujuan dan Izin Kelayakan Lingkungan resmi berada di tangan Anda.
Kesalahan fatal dalam tata kelola dokumen lingkungan—mulai dari ketiadaan dokumen hingga kekeliruan klasifikasi—memosisikan perusahaan pada tingkat risiko tertinggi. Ancaman meliputi pembatalan perizinan berusaha, sanksi paksaan pemerintah, penghentian paksa proyek konstruksi, hingga tuntutan hukum yang meruntuhkan kredibilitas korporasi di mata publik.
Dengan mempercayakan penyusunan instrumen Dokumen Lingkungan kepada PT Geosentra, manajemen memperoleh kepastian penuh atas operasional. Rantai operasional perusahaan memiliki landasan legalitas yang absolut, pengelolaan kelestarian lingkungan dapat dieksekusi secara efisien, dan stabilitas kelangsungan bisnis Anda terjaga dari segala risiko audit regulasi.
AMDAL wajib untuk proyek baru berdampak penting besar. UKL-UPL untuk kegiatan baru skala menengah yang tidak wajib AMDAL. DELH adalah pemutihan untuk fasilitas besar yang sudah beroperasi sebelum UU No. 32/2009. DPLH adalah pemutihan untuk fasilitas skala menengah yang sudah beroperasi tanpa UKL-UPL.
Penentuan didasarkan pada Permen LHK No. 4 Tahun 2021 yang memuat daftar jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Jenis kegiatan yang tidak masuk daftar tersebut umumnya cukup UKL-UPL. Geosentra menyediakan konsultasi gratis untuk screening awal ini.
Pengerjaan dokumen oleh tim Geosentra umumnya 2–4 minggu tergantung jenis dokumen dan ketersediaan data lapangan. Proses persetujuan di instansi berwenang (Dinas LH daerah atau KLHK) bervariasi — UKL-UPL umumnya lebih cepat dari AMDAL yang memerlukan sidang komisi penilai.
Ya. Jika fasilitas Anda sudah beroperasi sebelum regulasi berlaku atau belum sempat mengurus dokumen, jalurnya adalah DELH (untuk skala besar) atau DPLH (untuk skala menengah). Geosentra sudah menangani berbagai kasus pemutihan ini untuk klien di berbagai sektor.
Geosentra mendampingi seluruh proses termasuk revisi jika ada permintaan perbaikan dari instansi — tanpa biaya tambahan. Kami mempertahankan kajian teknis di depan komisi penilai dan memastikan setiap komentar teknis dijawab dengan data yang solid.
Lead Consultant — Digital & Environmental
S1 Teknik Lingkungan · Universitas Brawijaya
Senior Environmental Consultant
S3 Kimia · Universitas Indonesia
